Perbedaan Karyawan Kontrak (Outsourcing) dengan Karyawan Tetap

Beberapa orang takut jika mendengar kata outsourcing. Kenapa? Karena stigma tentang kata outsourcing lebih melekat pada karyawan outsourcing. Berikut mungkin dapat menambah informasi Anda tentang perbedaan Karyawan Kontrak (Outsourcing) dengan Karyawan Tetap:

DEFINISI UMUM KARYAWAN KONTRAK (OUTSOURCING)

Definisi dan ketentuan yang berlaku untuk karyawan kontrak adalah sbb:

1. Karyawan kontrak dipekerjakan oleh perusahaan untuk jangka waktu tertentu saja, waktunya terbatas maksimal hanya 3 tahun.
2. Hubungan kerja antara perusahaan dan karyawan kontrak dituangkan dalam “Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu”
3. Perusahaan tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan
4. Status karyawan kontrak hanya dapat diterapkan untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu :
• Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya ;
• Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun ;
• Pekerjaan yang bersifat musiman; atau
• Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.
• Untuk pekerjaan yang bersifat tetap, tidak dapat diberlakukan status karyawan kontrak.
5. Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan yang telah disepakati bersama, maka pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar gaji karyawan sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja
6. Jika setelah kontrak kemudian perusahaan menetapkan ybs menjadi karyawan tetap, maka masa kontrak tidak dihitung sebagai masa kerja.

DEFINISI UMUM KARYAWAN TETAP (PERMANENT)

Definisi dan ketentuan yang berlaku untuk karyawan tetap adalah sbb:
1. Tak ada batasan jangka waktu lamanya bekerja
2. Hubungan kerja antara perusahaan dan karyawan kontrak dituangkan dalam “Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tidak Tertentu”
3. Perusahaan dapat mensyaratkan masa percobaan maksimal 3 bulan.
4. Masa kerja dihitung sejak masa percobaan.
5. Jika terjadi pemutusan hubungan kerja bukan karena pelanggaran berat atau karyawan mengundurkan diri maka karyawan tetap mendapatkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja (bagi karyawan yang bekerja minimal 3 tahun) dan uang penggantian hak sesuai UU yang berlaku.

  1. mau tanya donk kalo misalkan karyawan yang dikontrak keluar gitu aja setelah menerima gaji apa harus kena denda juga?
    karena tanda tangan tidak diatas materai

    • Apakah di kontrak disebutkan pinalty? Dalam hal ini anda bertindak sebagai apa? Karena saya lihat ada kelemahan dari masing-masing pihak.

  2. Saya sdh bekerja lbh dr 14 thn sebuah sekolah negeri sebagai honorer or ptt , nah gara2 kedatangan pegawai baru yg bersifat ousorcing dr pemerintah tiba2 semua karyawan lama di jadikan karyawan kontrak dgn jangka waktu 1 thn sekali kontrak . Bgmn tindakan saya selanjutnya kasian teman2 saya ini .

    • Saya agak bingung menjawab pertanyaan Sdri. Rose… Agak membingunkan pada kalimat : “gara2 kedatangan pegawai baru yg bersifat ousorcing dr pemerintah” yang saya tanyakan adalah pegawai baru yg Sdri. maksud guru atau staff administrasi? Karena menurut saya sangat membingunkan saat pekerjaan “guru” di-outsourcing-kan, gimana ya kira-kira mutu kerjanya sebagai guru.
      Namun lepas dari itu semua, saran saya coba analisa kembali kontrak/ perjanjian teman-teman Anda saat masuk atau dipekerjakan, apakah statusnya jelas disebutkan? Kalau ada keraguan maka coba tanyakan ke bagian personalia terkait hal tersebut. Baru nantinya Anda bisa menganalisa apakah kontrak yang baru merugikan atau menguntungkan teman-teman Anda.
      Semoga apa yang saya sampaikan dapat membantu menjawab pertanyaan anda.

  3. perpanjangan masa kotrak biasanya dilakukan maksimal berapa kali? dan apakah diantara masa jeda antara kotrak yang akan dilakukan memang diharuskan?

    • Pagi Sdr.Michael,

      UU No 13 tahun 2003 Ketenaga kerjaan diatur tentang ketenagakerjaan karyawan kontrak adalah pekerja yang memiliki hubungan kerja dengan pengusaha dengan berdasarkan pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Pengaturan tentang PKWT ini kemudian diatur lebih teknis dalam Kepmenakertrans No. 100/2004 tentang ketentuan pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu. Dalam Kepmenakertrans No. 100/2004 Kontrak kerja untuk karyawan sejatinya dimaksudkan untuk diberlakukan kepada pekerjaan-pekerjaan yang memiliki karekteristik tertentu, yaitu :
      1. Pekerjaan yang selesai atau sementara sifatnya
      2. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun
      3. Pekerjaan yang bersifat musiman
      4. Pekerjaan yang berkaitan dengan produk baru, kegiatan baru atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan

      Menurut saya, Pasal 3 Kepmenakertrans No. 100/2004 tentang PKWT untuk pekerjaan yang sekali selasai atau sementara sifatnya yang penyelesaiannya paling lama 3 (tiga) tahun, yang sering digunakan pengusaha untuk melakukan apa yang ditanyakan oleh Sdr.Michael.
      Isi Pasal 3 Kepmenakertrans No. 100/2004 tentang PKWT untuk pekerjaan yang sekali selasai atau sementara sifatnya yang penyelesaiannya paling lama 3 (tiga) tahun disebutkan :
      (1) PKWT untuk pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya adalah PKWT yang didasarkan atas selesainya pekerjaan tertentu.
      (2) PKWT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat untuk paling lama 3 (tiga) tahun.
      (3) Dalam hal pekerjaan tertentu yang diperjanjikan dalam PKWT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diselesaikan lebih cepat dari yang diperjanjikan maka PKWT tersebut putus demi hukum pada saat selesainya pekerjaan.
      (4) Dalam PKWT yang didasarkan atas selesainya pekerjaan tertentu harus dicantumkan batasan suatu pekerjaan dinyatakan selesai.
      (5) Dalam hal PKWT dibuat berdasarkan selesainya pekerjaan tertentu namun karena kondisi tertentu pekerjaan tersebut belum dapat diselesaikan, dapat dilakukan pembaharuan PKWT.
      (6) Pembaharuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dilakukan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya perjanjian kerja.
      (7) Selama tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak ada hubungan kerja antara pekerja/buruh dan pengusaha.

      Saya harap menjabaran saya mampu menjawab pertanyaan Sdr. Michael.

      Salam Optimis.

  4. Jika terbit surat perjanjian kerja waktu terbatas/1th (karyawan kontrak),tapi juga terbit surat keputusan karyawan tetap,maka bagaimana dengan status karyawan tersebut?

    • andresitohang

      Selamat pagi Mas Daniel,
      Saya mencoba menjawab pertanyaan Anda. Statusnya menjadi karyawan tetap. Sebab surat keputusan tentang pengangkatan menjadi karyawan tetap sudah dikeluarkan dan pastinya karyawan tersebut sudah memegang surat tersebut dan hal tersebut dapat dijadikan alat bukti jika terjadi perselisihan hubungan industrial.
      Semoga dapat membantu.

  5. saya karyawan namun dari awal sampai sekarang saya tidak pernah disodori surat perjanjian kerja.
    Betapa kaget dan kecewanya saya karna setelah saya bekerja selama 2,5 th tiba2 manajemen mengatakan kalo saya bukan karywn tetap. Yg saya tanyakan adalah bagaimana syarat seorang karyawn bisa menjadi karywn tetap. Mohon jawabnya lewat email.
    Thanks

  6. di kotamadya maupun dikabupaten bandung hampir semua perusahaan memberlakukan sistim kontrak yg sgt merugikan.bahkan karyawan tetap dipaksa jadi kontrak.
    Dan yg kontrak sblum dia menginjak masa kerja 3tahun
    pasti dia dikeluarkan dg sgla cara dan berbagai alasan tanpa diberi apa apa.ini terjadi pd saya pribadi.
    Saya bekerja di tjimindi subur

  7. klok bedanya outsourcing pemerintahan apa beda dengan honorer?????
    dan apa bisa menjanjikan untuk menjadi pegawai tetap???????

    • andresitohang

      Salam Mas/Mbak Zilpie,
      Perbedaan antara outsourcing dengan tenaga honorer adalah dari segi kontrak kerjanya. Untuk outsourcing biasanya diserahkan pihak ketiga, atau dengan kata lain pekerjaan dengan target tertentu itulah yang dioutsourcingkan. Sedangkan tenaga honorer adalah tenaga kerja langsung yang dikontrak dengan jangka waktu tertentu.

      Pada peraturan pemerintah (PP) No.43 tahun 2007 mengatur tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS dengan berberapa persyaratan, yakni:
      Pasal 3
      (1) Pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil diprioritaskan bagi yangmelaksanakan tugas sebagai:
      a. guru;
      b. tenaga kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan;
      c. tenaga penyuluh di bidang pertanian, perikanan, peternakan; dan
      d. tenaga teknis lainnya yang sangat dibutuhkan pemerintah
      (2) Pengangkatan tenaga honorer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
      a. usia paling tinggi 46 (empat puluh enam) tahun dan paling rendah 19 (sembilan belas) tahun; dan
      b. masa kerja sebagai tenaga honorer paling sedikit 1 (satu) tahun secara terus menerus.
      (3) Masa kerja terus menerus sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf b tidak berlaku bagi dokter yang telah selesai menjalani masa
      bakti sebagai pegawai tidak tetap.

      Semoga dapat menjawab

  8. Saudara saya adalah pekerja kontrak (outsorcing) bekerja pada 1 perusahaan selama 10 tahun tanpa jedah tapi ganti-ganti yayasan. Apakah hal ini mempunyai kekuatan hukum jika mau memuntut untuk dijadikan karyawan tetap. Mohon di blz juga ke email saya. Atas bantuanya saya ucapkan trima kasih.

    • andresitohang

      Dear Sdr. Wandi,

      Pasal 54 UUTK mensyaratkan pemenuhan hal-hal sebagai berikut untuk terpenuhinya keabsahan suatu perjanjian kerja:
      a. Nama, alamat perusahaan, dan jenis perusahaan ;
      b. Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh ;
      c. Jabatan atau jenis pekerjaan ;
      d. Tempat pekerjaan ;
      e. Besarnya upah dan cara pembayarannya ;
      f. Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh ;
      g. Memulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja ;
      h. Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan
      i. Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.
      Dalam ketentuan tersebut sekurang-kurangnya dapat memberikan interpretasi terhadap setiap orang mengenai objek perjanjian yang dibicarakan.

      Pada point g diatas, salah satu keabsahan terjadinya perjanjian kerja adalah tercantumnya tanggal memulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja. Bekerja pada 1 perusahaan selama 10 tahun tanpa jeda tetapi berganti-ganti yayasan berarti Saudara Anda secara sadar (apabila perjanjian tersebut dituangkan ke dalam perjanjian kerja) bahwa ada jangka waktu berakhirnya perjanjiannya. Selama yang saya sampaikan terpenuhi maka secara hukum tidak ada hal yang berlawanan hukum terhadap perjanjian tersebut. Kalo saya boleh menyimpulkan berarti pada saat kontrak berakhir dengan yayasan satu maka akan diganti dengan yayasan yg lain, biasanya pergantian yayasan tersebut tidak melebihi 3 tahun. Selama dalam 10 tahun tidak terus menerus dikontrak pada perusahaan (yayasan) yg sama maka tidak ada yang bisa dilakukan untuk menuntut menjadi karyawan tetap.

      Demikian yang dapat saya sampaikan semoga dapat membantu.

  9. nurdin halidi

    Ass,,,pagi semua.

    saya mau nanya,kenapa Pegawai kontrak (outsourching) masih di terapkan pada perusahaan yang pekerjaannya tetap dan tidak berubah padahal menurut yang saya tahu,bahwa outsourching berlaku untuk pekerjaan yang tidak tetap dalam jangka waktu beberapa tahun atau ada batas waktunya,tetapi kalau seperti yang saya ketahui kenapa di BUMN sendiri masih ada sistem outsourching sementara pekerjaannya tidak pernah berubah.contoh nya Kasir Seperti di PEGADAIAN..
    Tolong donk di jalaskan alasannya?

    • andresitohang

      Salam Pak Nurdin,

      Memang pada UU No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan mengatur tentang PKWT (perjanjian kerja waktu tertentu) dalam prakteknya hal inilah yang digunakan untuk “mengakali” sistem perundangan di Indonesia. Pada dasarnya sebuah perusahaan bekerjasama dengan perusahaan outsourcing lebih pada perjanjian kerjasama yang mengatur tentang sebuah pekerjaan dengan target kerja dan biaya tertentu. Kemudian perusahaan outsourcing menggunakan tenaga kerja untuk melakukan pekerjaan tersebut. Dalam hal ini maka sebenarnya perusahaan outsourcinglah yang “menyalahi” UU Ketenagakerjaan, dimana biasanya mereka melakukan sistem kontrak yang berkali-kali. Pada dasarnya pekerjaan yg dikontrakan tidak bisa dikatakan tetap karena ada jangka waaktu yang terbatas tergantung dari perjanjian kerjasama tersebut.

      Mengapa perusahaan meng-outsource-kan pekerjaan, biasanya bukan menjadi inti bisnis perusahaan tersebut? Hal ini disebabkan untuk menghemat cost yang ada. Karena cost-nya tetap dan tidak adanya resiko terkait ketenagakerjaan. Perusahaan akan meminimalkan resiko dan cost yang mungkin keluar untuk mendapatkan profit yang sebesar-besarnya.

      Secara tegas BI telah mengeluarkan aturan pelarangan meng-outsource-kan beberapa pekerjaan di perbankan.Aturan ini termuat dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 13/25/PBI/2011 tanggal 9 Desember 2011 mengenai prinsip kehati-hatian bagi bank umum yang melakukan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain. Beberapa pelaksanaan pekerjaan yang tidak boleh di-outsource-kan adalah customer service, customer relation, dan teller. Beberapa Bank di Indonesia merupakan BUMN, namun saya kurang paham pasti apakah Pegadaian merupakan perbankan juga yang seharusnya diatur pada aturan ini.

      semoga dapat membantu…

  10. Semula saya dikontrak selama 4 bulan untuk menggantikan seorang ibu yang akan cuti melahirkan, trus dilanjutkan dengan perpanjangan kontrak kedua selama 1 bulan, dikarenakan kegiatan perusahaan masih membutuhkan jasa saya, kontrak saya diperpanjang kembali untuk 6 bulan kedepan. Yang ingin saya tanyakan, bagaimanakah status kontrak ke 3 saya ini? Apakah bisa dikategorikan ke dalam karyawan tetap..???
    Mohon dibalas ke email saya saja, terimakasih atas penjelasannya…

  11. nurdin…
    terima kasih pak andresitohang…kenapa outsourching tidak dihapuskan? karna pada dasarnya dapat merugikan tenaga kerja.

    • salam Pak Nurdin,

      Setiap pemerintahan membutuhkan regulasi yang mampu mengakomodir keinginan masyarakatnya. Pandangan saya pribadi, sistem outsourcing ini berusaha mengakomodir kebutuhan para pengusaha. Pada dasarnya pengusaha berusaha menekan kemungkinan cost yang akan keluar dan menaikan revenue sebanyak mungkin. Sistem outsourcing mengakomodir kemungkinan cost yang besar dengan hanya membayar cost yang fix. Faktor resiko menjadi kecil dan pengusaha tidak dipusingkan dengan masalah tenaga kerja sehingga bisa lebih fokus pada core business-nya. Yang perlu diperhatikan bukan penghapusan sistem outsourcing tapi lebih pada bagaimana penyedia tenaga kerja outsourcing bertindak adil dan tidak semena-mena terhadap karyawannya.
      Itu saja opini saya… Semoga dapat membantu…

  12. Apakah perusahaan bisa seenaknya menerima karyawan kontrak baru tanpa test hanya karena dia punya beking orang dalam? Padahal saya dulu melalui test sampai 6 bulan. Ini tidak adil

    • Salam Pak Binbin,

      Pada dasarnya perusahaan / pemberi kerja berhak untuk mempekerjakan siapapun (baik karyawan asing maupun WNI) sepanjang tidak melanggar hukum yang berlaku di Indonesia. Terkait dengan metode penerimaan merupakan hak pemberi pekerjaan untuk menentukan.

      Demikian pendapat saya. Tetap semangat dan berkarya secara maksimal.

  13. Dear pak Andre, saya memiliki perselisihan pendapat tentang sebuah masalah tentang pemberian uang pisah berdasar undang-undang no.13 tahun 2003 karyawan yang masa kerja tiga tahun atau lebih tapi kurang dari 6 tahun mendapat 2 kali gaji pokok. yang saya tanyakan yaitu:
    1.apakah yang dimaksud dengan MASA KERJA itu dihitung ketika mulai menjadi karyawan tetap?? MENGAPA?
    2. ketika Karyaw3an memiliki Ikatan Dinas 3 tahun apakah itu sudah termasuk masa kerja 3 tahun?

    • Dear Pak Agus,

      Saya mencoba menjawab menurut pendapat saya tentang penafsiran UU No.13 tahun 2003:
      1. Masa kerja memang dihitung sebagai karyawan tetap. Karena pada saat karyawan dikontrak maka sebenarnya karyawan dan perusahaan secara sadar tahu dan mengerti bahwa perjanjian kerja tersebut memiliki jangka waktu tertentu untuk berakhirnya perjanjian tersebut.
      2. Pada dasarnya ikatan dinas, permagangan dan lain sebagainya dapat ditafsirkan dan dipahami sebagai kontrak kerja.

      Semoga dapat membantu anda.

  14. apakah bisa suatu perusahaan merubah status seorg krywn dari tetap menjadi kontrak?

    • Salam Ibu Niken,
      Pada dasarnya menurut UU No.13 tahun 2003 tidak diperbolehkan merubah status karyawan tetap menjadi karyawan kontrak. Jika ingin merubah status tenaga kerja dari karyawan tetap maka harus dilakukan dulu pemutusan hubungan kerja karyawan tersebut dengan persetujuan kedua belah pihak (pekerja dan pemberi kerja). Jika tidak tercapai kesepakatan maka harus maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh. Jika tidak tercapai kesepakatan maka pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial (hal ini diatur pada pasal 151). Dalam hal ini pekerja berhak atas pesangon sesuai pasal 156 ayat 2 yaitu:
      a. masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan upah;
      b. masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulanupah;
      c. masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga) bulanupah;
      d. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat)bulan upah;
      e. masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, 5 (lima)bulan upah;
      f. masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan upah;
      g. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh) bulan upah.
      h. masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, 8 (delapan) bulan upah;
      i. masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan upah.

      serta penghargaan masa kerja dan penggantian hak sesuai pasal 156.

      Demikian yang bisa Saya bagikan, semoga membantu.

      • arif alansyah

        nah upah yg harus di bayarkan itu gaji pokok ajah atau gaji perbln plus uang mkn dll???

      • andresitohang

        Dear Pak Arif,

        Yang dimaksud upah bulanan adalah upah pokok ditambah tunjangan tetap lainnya. Perlu pak arif tahu dulu apa yang menjadi komponen pengupahan Bapak, baru Bapak bisa menghitung besaran upah yang seharusnya Bapak dapat. Uang makan tidak diharuskan masuk dalam upah bulanan kecuali dimasukan dalam komponen pengupahan sebagai tunjangan tetap. Besarnya tunjangan tetap tidak boleh lebih dari 25 % dari keseluruhan upah bulananan.

  15. ass semuanya
    saya mau tanya, apakah pegawai yang bekerja pada sebuah instansi/dinas yg statusnya honorer tunduk pada undang-undang kepegawaian atau undang-undang ketenagakerjaan,
    trims sblmnya

    • Salam Pak Wilson,
      UU No. 13 Tahun mengatur hubungan antara pekerja dan pemberi kerja. Pada pasal 1 ayat 4 yang disebut pemberi kerja adalah adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
      Dalam hal yang disebut pengusaha diatur pada ayat 5, Pengusaha adalah :
      a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
      b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
      c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
      Pada ayat 6, perusahaan adalah :
      a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik
      negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
      b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

      Maka pegawai negeri pada sebuah instansi/ dinas diatur tersendiri dalam peraturan peraturan pemerintah (PP) terlepas dari UU No.13 Tahun 2003.
      Semoga penjelasan saya dapat membantu.
      Salam Optimis.

  16. Selamat siang Pak Andre…
    saya adalah tenaga outsourcing kopkar yg di tempat di salah satu bumn terbesar di Indonesia yg bergerak di bidang Migas..
    Pertanyaan saya adalah :
    1. sudah 5 tahun berturut-turut sy menanda tangani kontrak dan menerima surat PHK, dan
    awal tahun ini kembali lagi menanda tangani kontrak kembali. apakah hal tersebut sudah
    sesuai dgn Undang-undang ketenagakerjaan?
    2. Sejak adanya Keputusan putusan Mahkamah Konstitusi No.27/PUU-IX/2011 tertanggal
    17 Januari 2012 nama penyebutan outsourcing diubah menjadi Tenaga Jasa Penunjang. apakah ada perbedaan dari kedua istilah tersebut?
    3. Beberapa rutinitas pekerjaan saya adalah :
    a. Membuat Laporan Penjualan mingguan, dan Bulanan.
    b. Membuat Estimasi/ Rencana Penjualan BBM
    c. Membuat Bahan Presentasi
    d. Menganalisa dan Mengolah Data/ Angka.
    e. Melayani Permintaan data internal maupun Eksternal.
    f. dan banyak lagi pekerjaan yg saya lakukan yg berhubungan dengan data-data
    perusahan.
    Apakah pekerjaan sy tersebut diatas bukan Pekerjaan Utama (Core Bisnis Perusahaan) dan bagaimana status hukumnya.

    Terima Kasih.

    • kok gak ada tanggapan ya…..

    • Siang Pak Cecep,
      Mohon maaf sebelumnya kalo saya lama membalasnya, saya sedang beralih bidang ke pertambangan.
      1. Pada dasarnya apa yang bapak lakukan tidaklah salah dan apa yang perusahaan lakukan tidaklah salah. Kecuali salah satu pihak tidak setuju maka perjanjian kerja tersebut dapat dibatalkan. Dalam kasus bapak, perusahaan tempat bapak bekerja sudah menjalankan UU no.13 2003 dengan benar, dalam hal ini melakukan pemutusan hubungan kerja bapak kemudian mengontrak bapak kembali. Sehingga dalam hal ini hubungan kerja bapak diulang sehingga 5 kali. Yang perlu bapak pelajari apakah kontrak kerja tersebut dijalani dengan benar atau tidak. Kemudian dalam hal ini perusahaan dan bapak sendiri sama-sama sadar dalam menandatangani kontrak tersebut. Jadi dalam hal ini hubungan kerja yang terjadi dalam kontrak bapak sama-sama diinginkan kedua belah pihak.

      2. Saya belum memahami isi detil dari putusan Mahkamah Konstitusi No.27/PUU-IX/2011 tertanggal 17 Januari 2012. Jadi dalam hal ini saya tidak bisa berbicara banyak tentang perbedaan outsourcing dengan Tenaga Jasa Penunjang dari putusan tersebut.

      3. Saya tidak bisa banyak berkomentar karena saya tidak tahu tentang busineess proses perusahaan bapak. Namun dalam hal ini status hukum apakah yang bapak maksud? Kalo status hukum terhadap status karyawan bapak maka saya simpulkan bahwa kontrak bapak adalah kontrak waktu tertentu (PKWT).

      Demikian yang saya dapat bantu menurut pemikiran saya Pak Cecep.
      Tetap semangat dan teruslah berkarya.

  17. apa perbedaan pengusaha (bedrijf) dan pegawai tetap (beroef)?

    • Salam Ibu Melinda,

      Kalu berdasarkan UU No.13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan, disebutkan pada pasal 1 tentang ketentuan umum :
      1. Pengusaha adalah orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri; orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; rang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b) yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

      2. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain

      Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.

  18. apakah bisa karyawan kontrak (PKWT) menerima THR, jasa produksi, dll sama besarnya seperti karyawan tetap yg sdh lama bekerja hanya krn ia punya “beking” di dlm persh tsb, sementara ia baru bekerja selama krg lbh 3 bln? apa sanksi bg persh yg memberikannya? dan apakah pek bag tata usaha itu merupakan kategori pekerjaan yang sifatnya sementara/musiman?

    • andresitohang

      Dear Ibu Marta,

      Permasalahan terkait compensation dan Benefit karyawan kontrak PKWT merupakan hak perogratif perusahaan dalam menerapkan pada karyawannya (dalam hal ini adalah status apapun), kalo hal tersebut dicantumkan dalam perjanjiannya maka hal tersebut harus dibayarkan. Terkait THR memang dalam UU No 13 Tahun 2013 dibayarkan pada karyawan dengan masa kerja 3 bulan atau lebih, namun di UU No.13 Tahun 2003 juga tidak melarang perusahaan membayarkan THR pada karyawan yang masa kerja dibawah 3 bulan. Inilah yang disebut sebagai kebijakan. Kebijakan diambil harusnya tidak melanggar aturan.

      Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih

  19. Selamat Siang Pak Andre,

    Secara hukum, status karyawan outsource menjadi karyawan si pemberi kerja atau karyawan si penyedia tenaga kerja?

    • andresitohang

      Selamat siang Ibu Fanny,

      Mohon maaf karena kesibukan saya hampir satu tahu blog ini tidak terurus sehingga saya baru sempat membuka lagi blog ini.
      Pada dasarnya karyawan outsourching menjadi karyawan penyedia kerja.
      Semoga jawaban ini dapat menjawab pertanyaan ibu.

  20. mau tanya bisakah seorang karyawan outsorcing mengatur karyawan tetap

    • andresitohang

      Dear Pak Hambal,

      Pada dasarnya karyawan outsourcing dan karyawan tetap itu mengacu pada pada status karyawan tidak mengacu pada jabatan. Kalo jabatan karyawan dengan status outsourching secara hirakis organisasi di atas karyawan tetap maka dia berhak secara fungsi jabatannya mengatur karyawan dengan status tetap. Status karyawan tidak berpengaruh pada struktur jabatan organisasi.
      Demikian pak semoga dapat membantu bapak.

      Salam Optimis

  21. maaf pak saya mau bertanya
    saya seorang karyawan tetep tapi kabag saya seorang karyawan kontrak
    dan semua kebijakannya mengakibatkan semua temen2 yang sudah tetap jadi turun kinerjanya bagaimana pak apakah sah seorang kabag kontrak mengatur karyawan tetap terima kasih

  22. pagi pak Andre …….

    Saya bekerja disalah satu Oil Company dan sudah diangkat sebagai karyawan tetap dengan masa kerja 15 tahun, apabila perusahaan ingin men_outourcing kita sedangkan masa pensiun saya masih lama apa sajakah yang kita dapat dan bagaimana sisa masa kerja saya
    apakah dibayarkan ? apakah karyawan tetap bisa di outsourcing ? sebelumnya terimakasih jawabannya .

    • andresitohang

      Dear Pak Arief Setiawirawan,

      Menjawab pertanyaan bapak maka harusnya yang dilakukan oleh perusahaan adalah melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan yang tepat terlebih dahulu. Dalam hal ini maka bapak berhak atas pesangon, penghargaan masa kerja, dan pengganti hak sesuai dengan UU No. 13 Tahun 2003. Selanjutnya baru bapak ditawarkan untuk di outsourcingkan, jika bapak bersedia. Dalam hal ini pendapat saya pribadi bahwa perjanjian merupakan “kesepakatan” kedua belah pihak, jika salah satu pihak tidak menghendaki lagi maka perjanjian tersebut bisa saja putus. Sama saja saat kita mengundurkan diri maka apakah perusahaan bisa melarang kita?

      Semoga jawaban ini bisa menjawab pertanyaan bapak.

  23. Pagi
    Saya pekerja asal dari jawa barat
    Saya kerja d bangka belitung
    Saya sudah jadi karyawan tetap &masa kerja saya sudah 10 bulan
    Apa bila saya d PHK atau mengundur kan diri
    Hak apa saja yg saya terima

    Terimakasih

    • andresitohang

      Dear Pak Dedi,

      Dalam UU No. 13 tahun 2013 diatur tentang proses pemutuhan hubungan kerja dimana salah satu dikarenakan karyawan mengundurkan diri. Dalam hal untuk karyawan yg mengundurkan diri dengan masa kerja 3 tahun maka ybs berhak atas penghargaan masa kerja. Namun jika perusahaan ysng memutuskan hubungan kerja maka karyawan berhak atas pesangon yang besarannya diatur pada UU tersebut.
      Untuk itu saya sarankan Bapak membaca UU No 13 Tahun 2013 Bab XII tentang Pemutusan Hubungan Kerja (pasal 150-172) agar dapat mengetahui lebih jauh tentang hak-hak Bapak.

      Semoga bisa menjawab pertanyaan Bapak.

  24. apakah pegawai tetap dalam sebuah perusahaan berhak menerima Tunjangan Pensiun ???

    • andresitohang

      Pak Alfred,
      Dalam UU 13 Tahun 2003 pasal 99 tentang Kesejahteraan diisyaratkan bahwa “Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja”, pertanyaan saya apakah Bapak diikutkan Jamsostek khususnya JHT (Jaminan Hari Tua)? Jika iya maka silakukan oleh perusahaan.
      Terima kasih

  25. selamt siang pa..
    apakah perusahaan dapat menghabiskan kontrak kerja secara sepihak dengan alasan tidak mau mengangakat karyan tetap lagi untuk mengurangi cost??. saya rasa itu sungguh tidak adil,

    • andresitohang

      Ibu Kartika,
      salah satu kenapa PKWT diberlakukan adalah dari sisi perusahaan dapat diukur bahwa pekerjaan itu temporary atau memiliki jangka waktu dan biasanya pada pekerjaan dengan spealisasi tertentu. Untuk itu maka dari awal perjanjian tersebut berjangka waktu. Apakah PKWT bisa diputus sepihak? jawabannya adalah bisa dengan membayar sisa kontrak PKWT tersebut. Apakah adil? mari sudut pandang kita lihat dari sisi perusahaan juga sebagai penyedia kerja dan mencari keuntungan. Saat tidak menguntungkan maka pastilah perusahaan tidak dapat beroperasi. Salah satu untuk menambah profit adalah dengan menekan cost, dan salah satunya HR Cost. Pasti banyak efisiensi yang dilakukan saat perusahan harus meningkatkan revenue dan profit. Sikapi dengan bijak dan pastinya masih banyak rejeki yang kita bisa raih diluaran sana.
      Tetap optimis dan semangat….

  26. Salam kenal Pak Andre,
    mohon advice, perusahaan saya mengalami perubahan status. Saat ini Perusahaan tidak mau melanjutkan hubungan kerja dengan salah satu pegawai yang mempunyai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang berlaku sampai dengan tahun 2014 (PKWT 2 tahun terhitung sejak tahun 2012). Bagaimana perhitungan/kewajiban Perusahaan untuk membayarkan hak atas pesangon atas PHK yang akan dilakukan. Mohon bantuannya. Terima kasih

    • andresitohang

      Dear Ibu Wulan,
      Untuk PKWT tidak disyaratkan adanya pesangon karena dalam “Perjanjian Kerja Waktu Tertentu” kedua belah pihak sama-sama sadar akan adanya jangka waktu berakhirnya perjanjian tersebut. Dalam kasus ibu maka PKWT tersebut, perusahaan menginginkan berakhirnya perjanjian, atau dalam hal ini wan prestasi. Maka yang harus dibayarkan adalah upah hingga akhir masa kontraknya. Hal ini juga bisa diperlakukan pada karyawan jika mengundurkan diri.
      Semoga menjawab pertanyaan ibu…..

  27. bodnk khereen

    Pagii pak andri
    Saya mau tanya
    Sy bekerja sebgai kryawn outsorcing bagian teknik mesin akn tetapi sudah setahun lbih sya tidak perjanjian kontrak kerja
    Secara hukum bagai mana status sya
    Mohon di balz pak terima kasih

    • andresitohang

      Mohon maaf sebelumnya Pak Bodong, karena kesibukan saya maka blog ini tidak terurus sampai hampir 1 tahun. Secara dejure maka status Bapak adalah karyawan tetap. Semoga hal ini bisa menjawab pertanyaan Bapak.

  28. syukron ma'mun

    saya supir direksi sdh 4 thn ,saya d phk .padahal saya d kontrak langsung oleh perusahaan BUMD tsb .apakah saya bisa menuntut ke MA untuk minta pesangon atau d pekerjakan kembali sbg karyawan tetap.

    • andresitohang

      Pak Syukron,

      Untuk PHK sudah diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 Bab XII tentang PHK (pasal 150-172), apa saja yang menjadi hak dan alasan pemutusan tersebut. Saya sarankan untuk Bapak membacanya terlebih dahulu. Soal tuntutan maka penyelesaiannya Bapak bisa minta mediasi oleh Disnaker setempat. Semoga membantu bapak…

  29. selamat siang pk.andre

    saya mau nanya ? saudara saya kerja d perusahaan selama 7 tahun statusya masih kontrak tp tiba2 ad pemutihan mau d berhentikan / rumahkan. yg saya tanyakan saudara saya it termasuk sudah karyawan pa bukan pk kan maksimal karyawan kontrak 3thn, apa d berhentikan itunganya PHK.

    terimakasih.

    • Dear Pak Triyono,

      Pemahaman saya terhadap UU No.13/2003 khususnya dipasal 59 ayat 4, bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) hanya boleh dilakukan paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. Penegasan pemahaman saya ini juga didasari olehm pasal 3 ayat 2 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP. 100/MEN/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, bahwa PKWT hanya dibuat untuk paling lama 3 (tiga) tahun. Dengan kata lain, PKWT yang dilakukan melebihi waktu 3 (tiga) tahun, maka perjanjian kerjanya batal demi hukum dan menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dengan kata lain karyawan tersebut menjadi karyawan permanen – UU No.13/2003 pasal 59 ayat 7.

      Jadi berdasarkan pemahaman saya tersebut saya berasumsi bahwa Pak Triyanto seharusnya berstatus PKWTT (Karyawan Tetap) dan dalam hal ini pemutihan/ pemberentian sepihak dikarenakan masa kerja dilarang. Bapak dapat mengadukan keluhan Bapak kepada pihak perusahaan melalui prosedur bipartit, jika belum sesuai dapat meningkat di tahapan tripartit.

      Semoga pemikiran saya ini dapat membantu.

  30. Pagi Pak Andre.. Saya mau tanya, Apakah boleh karyawan yang sudah di kontrak 6 bulan, setelah selesai kontrak 6 bulan lalu dilanjutkan kontrak 1 tahun.?

    • Dear Pak Abner,

      Dalam UU No.13/2003 pasal 59 ayat 4, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) hanya boleh dilakukan paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

      Pengusaha/perusahaan yang bermaksud memperpanjang PKWT tersebut, harus memberitahukan maksudnya untuk memperpanjang PKWT secara tertulis kepada pekerja yang bersangkutan, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum PKWT berakhir. Jika pengusaha tidak memberitahukan perpanjangan PKWT ini dalam wakktu 7 (tujuh) hari maka perjanjian kerjanya batal demi hukum dan menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), seperti yang diatur dalam UU No.13/2003 pasal 59 ayat 5.

      Hal ini juga ditegaskan dalam pasal 3 ayat 2 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP. 100/MEN/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, bahwa PKWT hanya dibuat untuk paling lama 3 (tiga) tahun.
      PKWT yang dilakukan melebihi waktu 3 (tiga) tahun, maka perjanjian kerjanya batal demi hukum dan menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dengan kata lain karyawan tersebut menjadi karyawan permanen – UU No.13/2003 pasal 59 ayat 7.

      Mungkin penjelasan diatas ini dapat menjawab pertanyaan Sdr. Abner. Terima kasih

  31. perbedaan pelamar kerja lewat yayasan sama langsung oleh perusahaannya apa ? mohon penjelasan,, katanya kalau lewat yayasan tiap gajihan pasti dipotong, buat apa , dan berapa potongannya per bulan ????

    • Dear Pak Andra,

      Saya agak bingung membaca pertanyaan Anda. Saya coba menyimpulkan bahwa yang anda tanyakan adalahperbedaan karyawan outsourcing dengan karyawan PKWT/PKWTT? Karyawan outsourcing biasanya karyawan yang bekerja di perusahaan yang melakukan pekerjaan yang di outsourcekan oleh penyedia pekerjaan. Biasanya pekerjaan yang dioutsourcekan bukan pekerjaan inti core business.

      Untuk masalah pengupahannya maka perusahaan penyedia pekerjaan memberikan pekerjaan kepada perusahaan penyedia tenaga kerjanya. Sehingga sistem pengupahaan karyawan outsource diatur oleh perusahaan penyedia tenaga kerja (outsourcing).

      Demikian penjelasaan saya, semoga membantu.

  32. halo nice to write coment in your post

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: